ASPEKPERLINDUNGAN HAM DALAM RUU KUHP 2001
PenyusunanRancangan KUHP 2001 sudah mulai dilaksanakan kurang lebih 30 tahun yanglampau,dan baru dapat dirampungkan sekitar tahun 1990-an. Ditegaskan dalampenjelasan rancangan ini bahwa pendekatan yang digunakan ialah daad-daderstraftrecht artinya di dalam merumuskan ketentuan rancangan kitabundang-undang hukum pidana ini, pengaturan diberikan juga baik kepadapembuat/pelaku maupun terhadap perbuatannya. Di dalam penjelasan rancangan initidak ditegaskan atau dijelaskan tentang korban kejahatan (victim/s of crime/s)karena telah dibangun anggapan sejak beratus tahun yang lampau bahwa pihakkorban cukup diwakili oleh negara, dalam hal ini Jaksa penuntut umum. Praanggapansemacam ini sudah tentu mendapat tantangan keras dari kelompok revisionis yanglebih mengedepankan pendekatan viktimologis yaitu yang memberikan perananterhadap korban kejahatan atau keluarganya untuk ikut menentukan"nasib" pelaku kejahatan lebih besar dari hanya menggantungkan nasibmereka ke tangan Jaksa Penuntut Umum selaku wakil negara sekaligus "wakilkorban" di dalam proses peradilan.
Pendekatanyang realistik sejalan dengan perkembangan perlindungan HAM menurut hemat sayaialah pendekatan keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku dan korban disamping mempertimbangkan faktor perbuatan pelaku (unsur kesalahan). Namundemikian jika pendekatan ini masih diunggulkan maka terbit pertanyaan apakahmasih diperlukan pendekatan ketertiban dan keamanan sebagai refleksi dariperwujudan eksistensi suatu negara. Pendekatan negara atau state-oriented kedalam pengaturan tingkah laku manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegaratampaknya sudah kurang relevan dengan pendekatan perlindungan HAM. Sekalipunpendekatan tersebut masih diperlukan perlu dirumuskan secara hati-hatisehingga tidak akan mengancam perlindungan HAM itu sendiri, apakahperlindungan HAM individual atau kolektif.

0 komentar:
Posting Komentar